Pengarang : Totus Rianti
(Suara Muslim Papua Barat)
Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), Indeks Pembangunan Manusia (HMI) provinsi Papua untuk tahun 2021 adalah 60,62 dan untuk Papua Barat 65,26. Sementara kinerja kedua negara berangsur membaik, kedua kinerja ini tetap menjadi yang terburuk di seluruh Indonesia.
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah ukuran kualitas hidup fisik dan nonfisik seseorang. Sektor pendidikan merupakan salah satu kriteria untuk meningkatkan indeks pembangunan manusia di suatu daerah. (https://www.bps.go.id)
Di bidang pendidikan, Papua menghadapi masalah yang sangat sulit. Pendidikan di Papua masih sangat rendah. Meskipun banyak orang Papua kini telah mengenyam bangku sekolah menengah dan menjadi dokter dan guru, fakta ini masih belum mencirikan situasi pendidikan di Papua yang sebenarnya.
Masalah Pendidikan di Papua
Pendidikan orang Papua tertinggal dari daerah lain di Indonesia. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) Papua, angka buta huruf akan mencapai 21,9% pada tahun 2021. Situasi ini menempatkan Papua dalam daftar negara bagian dengan tingkat buta huruf tertinggi di antara penduduk berusia 15 tahun ke atas tahun lalu.
Masalah pendidikan di Papua sangat kompleks. Dimulai dengan batasan Jamsostek dan asuransi jiwa untuk guru. Belum lagi konflik yang disebabkan oleh Kantor Manajemen Operasi, karena berdampak besar pada pembangunan keamanan dan pendidikan. Akibatnya, banyak guru tidak mau pindah ke daerah terpencil.
Kegiatan belajar mengajar di pedesaan dan kabupaten masih terkendala kekurangan guru. Meskipun keberadaan Orang Asli Papua (OAP) terutama terkonsentrasi di desa-desa atau kabupaten di daerah pegunungan, sebagian besar daerah tersebut tergolong pedesaan dan sangat terbelakang.
Di antara guru yang hadir, proporsi guru sukarelawan lebih tinggi dibandingkan guru PNS yang umumnya lebih berkualitas. Menariknya, jumlah guru PNS lebih banyak daripada guru sukarelawan di semua jenjang pendidikan.
Survei yang dilakukan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbudristek) menunjukkan berbagai alasan hengkangnya guru PNS. Dari menghadiri konferensi atau seminar hingga menyelenggarakan acara non-akademik.
Dalam beberapa tahun terakhir, Pemerintah Daerah Papua (BEMDA) gencar mengembangkan program beasiswa pendidikan bagi pensiunan semua jenjang. Namun, dalam pelaksanaan kebijakan beasiswa Papua, ditemukan salah urus.
Pelaksanaan berbagai program beasiswa tidak terpantau dengan baik. Pemerintah daerah hanya terlibat dalam penyusunan anggaran dan distribusi uang bantuan, tetapi mengabaikan tingkat pengawasan dan evaluasi hibah.
Akibatnya, rekan-rekan tidak akan diberikan instruksi atau kesempatan untuk menyelesaikan magang saat berlibur. Hasilnya diharapkan. Banyak lulusan sekolah menengah dan perguruan tinggi akhirnya tidak memiliki keterampilan atau bahkan putus sekolah di tengah jalan.
Minimnya sarana dan prasarana sekolah mempengaruhi proses pembelajaran terutama di daerah terpencil dan pedesaan. Karena gedung sekolah yang sudah tua, kurangnya ruang kelas, fasilitas sekolah yang tidak memadai, dan kurangnya fasilitas MCK.
tanah terlantar?
Pemerintah merupakan lembaga yang memegang peranan penting dalam urusan pendidikan. Namun dalam hal pendidikan di Papua, pemerintah gagal memberikan rasa aman, mengontrol proses belajar mengajar di sekolah, mengevaluasi kinerja guru, dan menyediakan sarana dan prasarana yang memadai.
Krisis pendidikan di Papua saat ini mengancam kemampuan anak-anak Papua untuk bertransformasi menjadi generasi yang cerdas, maju dan terhormat. Hak mereka atas pendidikan yang layak dan berkualitas tinggi tidak dihormati.
Tanpa perhatian khusus dari negara ini, orang Papua pasti akan tetap terjebak dalam kebodohannya sendiri. Papua menjadi generasi yang berdaulat, maju, bebas dari campur tangan asing dan asing.
pendidikan dalam islam
Keberhasilan sistem pendidikan Islam tetap menjadi legenda di mana-mana. Namun, kemuliaannya terukir dalam sejarah manusia selama berabad-abad. Tidak ada yang bisa membantah cerita ini. Bahkan orang Barat menerimanya.
Dalam Islam, pemerintah berkewajiban untuk memenuhi semua kebutuhan warga negara. Termasuk keamanan, keadilan, kesehatan dan pendidikan. Semua Muslim dan non-Muslim harus mendapatkannya.
Negara-negara Islam telah memahami dengan benar bahwa pendidikan adalah investasi masa depan. Selain itu, kabupaten menjamin pendidikan gratis dan kesempatan yang luas bagi semua warganya untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dengan menggunakan dana (sarana dan prasarana) yang disediakan oleh kabupaten.
Daerah harus mendorong masyarakat untuk belajar, berkembang, berusaha dan hal-hal lain yang dapat mengembangkan kemampuan intelektual manusia. Kebijakan negara secara sistematis membentuk sistem pendidikan tinggi.
Negara berkewajiban menyediakan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai dan memadai seperti gedung sekolah, laboratorium, pusat penelitian, buku pelajaran, dan lain-lain. Distrik berkewajiban untuk menyediakan guru profesional, tutor dan staf kelas dengan gaji yang wajar.
Pendidikan yang gratis dan berkualitas dapat diwujudkan sepenuhnya dalam ekonomi politik Islam. Situasi dalam situasi sistem kapitalis saat ini tidak memungkinkan penggunaan pendidikan sebagai bisnis atau properti.
Sistem Islam memiliki metode pengajaran yang unik yang tidak ditemukan dalam sistem apapun selain Islam. Dengan menerapkan metode pendidikan Islam akan menghasilkan generasi emas yang berkarakter Islami dan mengajarkan mereka berbagai bidang kehidupan. (***)